ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TRANSFORMASI KEBIJAKAN FISKAL HIJAU

Abstract

Kebijakan fiskal kehutanan saat ini masih didominasi oleh pengaturan hasil ekstraksi kayu sebagai dasar pembagian hasil penerimaan kehutanan dari pusat ke daerah. Untuk itu diperlukan pergeseran ke arah kebijakan fiskal hijau yang memposisikan manfaat hutan secara menyeluruh. Sebagai penyiapan kerangka kebijakan fiskal hijau diperlukan analisis pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal hijau. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, membuat kategori dan menyelidiki hubungan antara pemangku kepentingan di tingkat nasional dan sub nasional dalam perumusan kebijakan fiskal hijau menggunakan analisis pemangku kepentingan. Dari hasil analisis diperoleh 18 pemangku kepentingan yang terdiri atas lima pemangku kepentingan kunci, tujuh pemangku kepentingan utama serta enam pemangku kepentingan pendukung. Berdasarkan kategori pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal hijau yaitu sebagai key players, context setter, subject d crowd maka perlu strategi untuk mengoptimalkan pengaturan pemangku kepentingan dalam an perwujudan kebijakan fiskal hijau yaitu melalui peningkatan kolaborasi dan kerja sama antara subject dan key players yang memiliki tingkat kepentingan tinggi terhadap kebijakan fiskal hijau. Hal ini dapat terwujud melalui peningkatan kerja sama dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam perwujudan kebijakan fiskal hijau dan praktek pengaturan kebijakan fiskal kehutanan saat ini.