PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Abstract

Narcotics crime is a form of law violation that most often occurs in Indonesia. With the increasing number of perpetrators of narcotics crimes, serious efforts are needed to eradicate narcotics crimes from law enforcement officers, namely the Police and the Prosecutor's Office. Not only that, the state also stipulates narcotics regulations in Law (UU) Number 35 of 2009. Narcotics problems, apart from being considered to be damaging the nation's future, cannot be separated from health problems. As one of the pillars of law enforcement in Indonesia, the Prosecutor's Office has an extraordinary task in enforcing the rule of law in Indonesia comprehensively as regulated in Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. This study aims to find out how the Public Prosecutor in determining the indictment against the perpetrators of criminal acts of narcotics abuse starting from the consideration of determining the article used, determining the form of indictment, and the obstacles experienced by the prosecutor. The method used in this research is qualitative. The results of this study indicate that the indictment has an important role in uncovering a criminal event in the trial because it is the scope of examination for the judge. Keywords: Crime, Narcotics, Prosecutors Abstrak Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum yang paling sering terjadi di Indonesia. Semakin maraknya pelaku tindak pidana Narkotika, maka diperlukan adanya upaya yang serius terhadap pemberantasan tindak pidana Narkotika dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan.. Tidak hanya sampai di situ saja, negara juga menetapkan pengaturan narkotika dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009. Permasalahan narkotika, selain dianggap dapat merusak masa depan bangsa, juga tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan kesehatan. Sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia Kejaksaan yang memiliki tugas luar biasa dalam menegakkan supermasi hukum di Indonesia dengan komprehensif sebagaiman diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimulai dari pertimbangan penetapan pasal yang digunakan, penentuan bentuk dakwaan, serta hambatan yang dialami jaksa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa surat dakwaan memiliki peran penting dalam mengungkap suatu peristiwa pidana dalam persidangan karena merupakan ruang lingkup pemeriksaan bagi hakim. Kata kunci : Tindak Pidana, Narkotika, Kejaksaan