Pembangunan Sistem Kesehatan Jiwa di Indoneisa

Abstract

Tulisan ini mengupas sejarah perlindungan terhadap ODMK. Dalam catatan sejarah, ternyata kolonial Belanda telah meletakkan dasar- dasar hukum bagi penanganan ODMK di Hindia Belanda. Pada 30 Desember 1865 dikeluarkan Koninlijk Besluit (Keputusan Kerajaan) dan pada 14 Mei 1867 dikeluarkan Keputusan Gubernur Jenderal untuk dibangunnya rumah sakit jiwa di Hindia Belanda. Atas dasar itulah berdiri beberapa rumah sakit jiwa yang hingga kini masih menjadi pilar bagi penanganan ODMK di Indonesia. Antara lain RSJ Bogor pada 1876, RSJ Lawang pada 1902, RSJ Solo pada 1919, RSJ Magelang pada 1923, RSJ Jakarta  pada 1924, serta RSJ Surabaya dan RSJ Semarang pada 1929. Hingga 1940 terdapat 16 RSJ di 16 provinsi. Namun, pelayanan kesehatan jiwa pada saat itu masih san- gat tertutup, bahkan mirip seperti penjara (custodial care). Dasar hukumnya adalah “het Reglemen op het Krankzinnigenwezen” (STBL 1897 No. 54). Yang menarik adalah bahwa salah satu pertimbangan kuat dalam suatu keputusan kerajaan adalah banyaknya pasien gangguan jiwa yang didapat dalam satu survei sehingga harus disatukan dalam satu fasilitas pTulisan ini membahas tentang pembangunan sistem kesehatan jiwa di Indonesia. Sistem pelayanan kesehatan jiwa yang tersedia di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pelayanan kesehatan jiwa di institusi rumah sakit jiwa (RSJ). Kondisi ini menyebabkan RSJ di Indonesia bukan lagi berfungsi sebagai pelayanan tersier atau pusat rujukan, melainkan sebagai puskesmas “besar” karena semua penderita gangguan jiwa yang sebetulnya bisa dilayani di puskesmas dan RSU kabupaten/kota tetap ditangani di RSJ. Tulisan ini menekankan perlunya komitmen kuat dari segenap pihak, yakni para perencana, manajer, klinikus, dan lain-lain, untuk mereformasi pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Agar benar-benar efektif, Indonesia perlu mengembangkan sebuah sistem layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang diberikan oleh keluarga, kelompok masyarakat, serta kader atau pekerja sukarela.rawatan dan tidak “berkeliaran” di masyarakat.