Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Daging: Dampak Dan Saran Kebijakan

Abstract

Meat is one of the basic ingredients that many people need in everyday life. Because it is a staple ingredient, meat is included in the group of goods that are exempt from the imposition of Value Added Tax. Since the issuance of the Law on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), this exemption was removed but the VAT exemption facility was granted. However, there are plans for further arrangements regarding the imposition of VAT specifically for certain types of meat and VAT exemption facilities for other types that are more commonly consumed by the public. It's just that at the time this research was conducted, regulations regarding this matter had not yet been issued. This research was made with the aim of discussing how VAT was imposed on meat before and after the UU HPP was enacted, as well as discussing the impact or implications of regulating the imposition of VAT exemption facilities on meat. The method of writing this research was carried out using a descriptive qualitative approach with data collection techniques through documentation studies. From the results of this study, it was concluded that there were differences in the treatment of meat as a staple item before and after the issuance of the UU HPP, and there was a potential loss in terms of state revenue from increasing meat imports if further regulations were not issued. Daging merupakan salah satu bahan pokok yang banyak dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena merupakan bahan pokok, daging termasuk ke dalam kelompok barang yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pengecualian tersebut dihapus namun diberikan fasilitas PPN dibebaskan. Akan tetapi terdapat rencana pengaturan lebih lanjut terkait pengenaan PPN secara khusus untuk daging jenis tertentu dan fasilitas PPN dibebaskan untuk jenis lain yang lebih umum dikonsumsi masyarakat. Hanya saja pada saat penelitian ini dilakukan, peraturan pelaksanaan terkait hal tersebut belum juga diterbitkan. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk membahas bagaimana pengaturan pengenaan PPN atas daging sebelum dan sesudah adanya UU HPP, serta membahas mengenai dampak atau implikasi dari pengaturan pengenaan fasilitas PPN dibebaskan atas daging. Metode penulisan penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan perlakuan terhadap daging sebagai barang kebutuhan pokok sebelum dan sesudah diterbitkannya UU HPP, serta terdapat potential loss dari segi penerimaan negara atas importasi daging yang kian meningkat apabila peraturan lanjutan tidak kunjung diterbitkan.