Penataan Hukum Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Aspiratif

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Rekrutmen calon Anggota Dewa Perwakilan rakyat, Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah penataan hukum mekanisme rekruitmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dengan pendekatan teori hukum dan perbandingan hukum. Hasil Penelitian menunjukkan rekruitmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik tidak melaksanakan amanat undang undang partai politik, dengan dalil bahwa partai politik  tidak mencantumkan  dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik yakni: mekansime rekrutmen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, adanya ketentun seleksi kaderisasi yang dilaksanakan secara demokrasi, seleksi yang dilakukan secara terbukan, penetapan rekrutmen yang dilakukan oleh pengurus partai politik bahwa Kedaulatan Rakyat atau demokrasi.  Sehigga mekanisme rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat cenderung tidak aspiratif. Sebagai perbandingan di beberapa negara rekrutmen dilakukan dengan berdasar pada konstitusi negara masing-masing  memasukkan unsur  aspek usia, kompetensi akademik, agama, kelompok etnis untuk menjadi calon anggota legislatif. Legal Administration of Mechanism Recruitment of Aspiration People's Representatives This study aims to analyze the recruitment of candidates for the House of Representatives. The problem that arises is how the legal arrangement of the recruitment mechanism for members of the House of representatives with a legal theory and legal comparison approach. The results indicate that the recruitment of legislative candidates conducted by political parties did not carry out the mandate of the Law on Political Party, with the argument that political parties do not include political parties' statutes bylaws, namely: recruitment mechanism for prospective members of the House of Representatives, there are provisions for cadre selection which are carried out democratically, open selection, determination of recruitment carried out by political party management that is People's Sovereignty or democracy. So the mechanism for recruiting candidate tends not to be aspirational. For comparison in several countries recruitment is based on the state constitution by including elements of age, academic competence, religion, ethnic groups to become legislative candidates.