AbstrakKolaborasi perusahaan multinasional, organisasi masyarakat sipil dan pemerintah sangat penting untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Munculnya inisiatif multi-stakeholder dianggap sebagai solusi untuk membawa pelaku yang berbeda bekerja sama dalam melindungi lingkungan dan pengelolaan pembangunan. Namun, kritikus berpendapat bahwa MSIs mengalami kekurangan akuntabilitas, legitimasi dan efektivitas. Penelitian ini akan menggunakan English School Theory (EST) untuk mengatasi perdebatan dengan menggunakan studi kasus tahun 2002 World Summit on Sustainable Development (WSSD) atau konferensi Johannesburg. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana memahami MSIs untuk pembangunan berkelanjutan menggunakan EST. Artikel ini menggunakan kerangka kerja konseptual untuk mengevaluasi legitimasi, efektivitas dan akuntabilitas MSIs untuk pembangunan berkelanjutan.Kata kunci : korporasi multinasional, multi-stakeholder initiative AbstractCollaboration of multinational corporation, civil society organizations and governments is critical in implementing sustainable development. Emergence of multi-stakeholder initiatives is considered as a solution to bring different actors work together in protecting environment and managing development. However, the critics argue that MSIs are lack of accountability, legitimacy and effectiveness. This research will use English School Theory (EST) to address this debate with the case study of 2002 World Summit on Sustainable Development (WSSD) or Johannesburg conference. The research question is on how to understand MSIs for sustainable development using EST. This article advances a conceptual framework for evaluating the legitimacy, effectiveness and accountability of MSIs for sustainable development.Keywords : multinational corporation, multi-stakeholder initiative
Mendeley helps you to discover research relevant for your work.
CITATION STYLE
Siahaan, V. R. (2017). Multi-stakeholder Initiative for Sustainable Development: An English School Perspective. JURNAL SOSIAL POLITIK, 2(1), 156. https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4763