REDUKSI KEWENANGAN ATRIBUSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Abstract

ABSTRAKPemerintah Daerah Kabupaten Demak membuat peraturan turunan dari ketentuan pencalonan pemilihan kepala desa di Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ke dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Peraturan daerah tersebut berhenti berlaku setelah Mahkamah Agung melakukan hak uji materi dan menghasilkan Putusan Nomor 30 P/ HUM/2016 yang menyatakan peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hal tersebut perlu dianalisis apakah Putusan Nomor 30 P/HUM/2016 memiliki dampak hukum terhadap kewenangan atribusi pemerintah daerah Kabupaten Demak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan implikasi terhadap adanya reduksi kewenangan atribusi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal pemilihan kepala desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di Indonesia.Kata kunci: kewenangan atribusi, pemilihan kepala desa, hak uji materi. ABSTRACT Demak Regency Administrative Government made a regulation derived from Village Chief Election Regulation in Article 33 of Law Number 6 of 2014 regarding Village and transformed into Article 24 paragraph (1) of Demak Regency Regulation Number 5 of 2015 regarding Village Chief. The regional regulation ceased to take effect after the Supreme Court conducted a judicial review and ruled Decision Number 30 P/ HUM/2016 stating that the regional regulation is in conflict with higher level regulations and therefore has no binding legal force. Based on this, it is necessary to analyze whether the Supreme Court Decision Number 30 P/HUM/2016 has a legal effect on the attribution authority of the Administrative Government of Demak Regency pursuant to Law Number 6 of 2014 regarding Village. This analysis is a normative legal research conducted using literature research. The result of the analysis shows that the Supreme Court Decision has implication to the reduction of attribution authority of the regional government in village chief election as part of managing governance in Indonesia.Keywords: attribution authority, village chief election, right to judicial review.