Pengaruh Kebijakan Otonomi Khusus Papua Terhadap Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif yang membandingkan pembangunan prasarana sebelum dan pada saat era otonomi khusus dijalankan. Fokus utama pada penelitian ini adalah kebijakan otonomi khusus terhadap pembangunan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Manokwari Selatan. Studi ini membahas “apakah kebijakan otonomi khusus mampu meningkatan pembangunan pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua Barat khususnya Kabupaten Manokwari Selatan? Secara khusus makalah ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh otonomi khusus terhadap pembangunan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Manokwari Selatan. Indikator atau kriteria yang di gunakan meliputi: (i) ketersediaan, (ii) kualitas, (iii) aksesibilitas, (iv) pemanfaatan dan implikasinya. Adapun kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu pengumpulan data primer melalui pertanyaan tertulis dan lisan dari responden diwilayah penelitian dan data sekunder dari sumber catatan, publikasi pemerintah, data statistik BPS, Bappenas serta sumber data lain yang berkaitan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi perkembangan pembangunan prasarana pendidikan dan kesehatan. Sebagai implikasi, capaian indeks pembangunan manusia terus meningkat sejak tahun 2013 hingga saat ini. Namun, terdapat sejumlah catatan. Pertama, ketersediaan fasilitas pendidikan rata-rata masih memiliki kekurangan baik fasilitas dan tenaga pengajar. Kedua, kualitas masih menjadi isu, misalnya pada 2017 sekitar 15% fasilitas sekolah dalam kondisi rusak berat. Persentase guru sekolah dasar yang memiliki kualifikasi (67,6%) masih jauh dibandingkan guru sekolah menengah sebesar 92,3%. Begitu pula dengan angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi dan rasio tenaga kesehatan yang masih rendah. Ketiga, dengan jarak antara desa yang relatif jauh, jangkauan layanan dari masing-masing fasilitas berkisar 2-5 kilometer atau lebih. Berikut adalah mengenai Isu kelembagaan dan aspek tata kelola antar sektoral yang harus segera di perbaiki agar turunan undang-undang dalam peraturan daerah bisa menghasilkan program atau kebijakan khusus yang bisa terelealisasi dan tepat sasaran terhadap akar persoalan agar pembangunan bisa efektif secara tuntas dan holistic dalam penerapan system desentralisasi yang di pakai oleh pemerintah saat ini. Kata