Ketimpangan Pendapatan dan Pengeluaran Nelayan di Kabupaten Pulau Morotai

Abstract

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pembangunan infrastruktur pada daerah Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dapat pula menjadi salah satu faktor yang membentuk fenomena sosial berupa ketimpangan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; dan menganalisis ketimpangan pengeluaran pada masyarakat nelayan di Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan April 2021 di Kabupaten Pulau Morotai. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan analisis rasio gini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan di antara nelayan di Kabupaten Pulau Morotai yang ditunjukkan dengan nilai rasio gini 0,45; sedangkan pengeluaran nelayan di Kabupaten Pulau Morotai relatif merata di antara nelayan ditunjukkan dengan nilai rasio gini yang rendah sebesar 0,25. Rekomendasi kebijakan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan nelayan adalah mendorong peningkatan kapasitas usaha khususnya pada golongan nelayan pendapatan terendah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan nelayan.Title: Inequality of Fishermen’s Income and Expenditure in Morotai Island RegencyOne of the economic development goals is to solve the problems of poverty and income inequality. Infrastructure development in the Integrated Fisheries Marine Center (SKPT) area initiated by the Ministry of Marine Fisheries (KKP) can also shape income inequality. This study examines income inequality in Pulau Morotai Regency, North Maluku Province; and examines inequality of income and expenditure on the fishing community in Pulau Morotai Regency. The study was conducted from March to April 2021. The data collected are primary and secondary data analyzed using gini ratio analysis. The results showed that income inequality among fishers in Pulau Morotai Regency was indicated by a gini ratio of 0.45, while fishermen’s expenditure in Pulau Morotai Regency was relatively distributed among fishers indicated by gini ratio of 0.25. Policy recommendations to reduce fishermen’s income inequality encourage increased business capacity, especially in the lowest income fishermen are expected to increase fishermen’s income.