Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah di Kota Tanjungpinang

Abstract

Tanjungpinang merupakan salah satu daerah yang menjadi entry point penampungan dan pemulangan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang dideportasi dari Malaysia. Tingginya jumlah PMB yang dideportasi dari Malaysia melalui Kota Tanjungpinang, membuat Pemerintah Kota Tanjungpinang kewalahan mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Tanjungpinang berkolaborasi dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi collaborative governance yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan PMB di Tanjungpinang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penanganan PMB. Sementara itu pengolahan data menggunakan teknik reduksi. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam penanganan PMB di Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari faktor struktur sosial, kultural dan kepentingan pemerintah. Dari analisis terhadap tiga faktor tersebut, faktor struktur sosial dan kultural tidak terlalu mempengaruhi jalannya kolaborasi. Namun, faktor kepentingan pemerintah menjadi faktor yang menyebabkan gagalnya suatu kolaborasi termasuk dalam hal partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan.