Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan “Laboratorium Kemiskinan” di Kabupaten Pekalongan. Laboratorium Kemiskinan adalah kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan yang memiliki ruang lingkup wilayah kabupaten. Kebaruan (novelty) program ini adalah pelibatan semua pihak (Pentahelix). Laboratorium kemiskinan juga dilakukan dengan pendekatan topografi wilayah yang di setiap wilayah topografi tersebut memiliki karakeristik, sebab dan solusi kemiskinan yang berbeda. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam implementasinya, Laboratorium Kemiskinan mengalami beberapa permasalahan, yaitu: 1. Perangkat Daerah terkait belum berperan secara maksimal; 2. Pemerintah Desa Model kurang aktif dan responsif. Alternatif untuk mengatasi permasalahan, yaitu: 1. Membuat Regulasi tentang Pembentukan Tim Pelaksana Laboratorium Kemiskinan; 2. Meningkatkan Koordinasi antar Perangkat Daerah Pelaksana Laboratorium Kemiskinan dan Desa Model; 3. Menyusun Petunjuk Teknis Kebijakan Laboratorium Kemiskinan. Di antara ketiga alternatif tersebut, alternatif yang direkomendasikan adalah menyusun Petunjuk Teknis Laboratorium Kemiskinan. Kata Kunci: Pengentasan Kemiskinan, Laboratorium Kemiskinan, Juknis Abstract: This study aims to provide policy alternatives for the implementation of poverty alleviation policies "Laboratorium Kemiskinan" in Pekalongan Regency. The Laboratorium Kemiskinan is a new policy in the context of poverty alleviation which has district scope. The novelty of this program is the involvement of all parties (Pentahelix). Laboratorium Kemiskinan are also carried out with a regional topographic approach, which in each topographic region has different characteristics, causes and solutions to poverty. The research method used a descriptive qualitative approach and was implemented in Pekalongan Regency. Collecting data using observation, interviews, and documentation. In its implementation, the Laboratorium Kemiskinan has experienced several problems, namely: 1. The relevant regional apparatus has not played an optimal role; 2. Model Village Government that is less active and responsive. Alternatives to solve the problem, namely: 1. Making regulations on the establishment of a Laboratorium Kemiskinan Implementation Team; 2. Increasing the coordination among regional apparatus for implementing the Laboratorium Kemiskinan Village Models; 3. Develop Technical Guidelines for Laboratorium Kemiskinan Policy. Among the three alternatives, the recommended alternative is to compile the Laboratorium Kemiskinan Technical Guidelines. Keywords: Poverty Alleviation, Poverty Laboratory, Technical Guidance.
CITATION STYLE
Wismaningsih, K. (2021). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan “Laboratorium Kemiskinan” Kabupaten Pekalongan. Kajen: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan, 5(02), 79–88. https://doi.org/10.54687/jurnalkajenv5i02.1
Mendeley helps you to discover research relevant for your work.