Analisis Desain Kelembagaan dalam Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Subsidi Pemerintah Daerah di Kota Malang

Abstract

Masih banyaknya masyarakat yang belum tercover dalam jaminan Kesehatan, dimana kebanyakan Masyarakat masih kurang aware terhadap pentingnya Kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 mengenai Jaminan Kesehatan dalam aturan ini menjelaskan mengenai mekanisme serta penganggaran kontribusi iuran, pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik pemda. Salah satu program Jaminan Kesehatan tersebut yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah Daerah di Kota Malang. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah membuat warga miskin yang belum tercover KIS subsidi APBN dapat diajukan pada subsidi APBD. Tulisan ini secara khusus menjabarkan hasil analisis terkait dengan program KIS bagi PBI APBD atau PBPU BP Pemda di Kota Malang. Berlandaskan teori Institutional Analysis and Development (IAD) oleh Elinor Ostrom, terdapat 3 (tiga) instrument didalamnya yaitu Arena aksi, Variabel eksternal (Rules in Use, Biofisical Condition dan Attribute of Community) dan Outcome (hasil). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dengan menggunakan 5 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam arena aksi membahas sistematika dan pihak yang terlibat, dalam variabel eksternal pada indikator biofisik terkait dengan SDM, finansial, fasilitas, dan teknologi, dalam rules in use terkait dengan peraturan – peraturan yang mengatur program KIS PBI APBD, dan pada atribut komunitas terkait dengan persyaratan dan ketentuan terkait dengan program. Dalam Outcome berkaitan dengan pengulangan interaksi secara sistematis sehingga menghasilakn hasil yang ingin dicapai. Dari ketiga instrument tersebut, program KIS bagi PBI APBD atau PBPU BP Pemda telah dijalankan dengan baik dan didesain dengan baik sehingga mampu dipahami masyarakat. Adanya Jaminan Kesehatan, fasilitas Kesehatan, akses Kesehatan dan sebagainya menjadi benefit yang diberikan dalam KIS. Namun, dalam implementasi pelaksanaannya masih mengalami beberapa permasalahan diantaranya kurangnya kesadaran kesehatan pada masyarakat, kurangnya informasi, kemiskinan dan sebagainya.