Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal

  • Prianto A
N/ACitations
Citations of this article
30Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Sejak kurun waktu beberapa tahun terakhir, diskursus good governance telah menjajah wacana publik dalam reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Tulisan ini bermaksud mendekonstruksi diskursus good governance itu sendiri, apa sesungguhnya yang keliru atau bahkan mungkin apa yang latah diucapkan soal good governance. Tulisan ini berusaha untuk menunjukkan masuknya gagasan neo-liberal dalam imajinasi perubahan politik, ekonomi dan sosial yang digelindingkan di masa-masa akhir kepemimpinan Soeharto di awal 1990-an. Sebagaimana akan ditunjukkan dalam tulisan ini, gerakan yang berlabel governance ini justru semakin menjauh dari semangat governance yang sebenarnya. Secara singkat, gerakan good governance di Indonesia justru melenceng dari semangat governance yang mengedepankan akomodasi, kooperasi dan sinegi dalam kesetaraan antar pelaku. Hal ini membawa proses marginalisasi kebijakan ekonomi, sosial, kultural dan juga politik yang sejalan dengan nilai-nilai neo-liberal.

Cite

CITATION STYLE

APA

Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1). https://doi.org/10.26618/ojip.v1i1.11

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free