Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia: Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia pasca-1998

Abstract

Di awal tahun 2012, pemerintah RI mengagendakan pencabutan subsidi harga BBM serta menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.500. Kebijakan ini mengundang aksi protes massa di berbagai daerah, hingga akhirnya ditunda pengesahannya melalui proses politik yang panjang. Sesuai draft yang disepakati di sidang paripurna DPR-RI, pemerintah berkesempatan menyesuaikan harga BBM jika harga Indonesian Crude Price (ICP) naik atau turun 15% dalam jangka waktu 6 bulan. Kebijakan tersebut sesungguhnya masih menyisakan pertanyaan: mengapa harga BBM di Indonesia begitu tergantung dengan harga minyak dunia yang notabene oligopolistic (Berger dkk, 1998)? Adakah nuansa konsolidasi oligarki dari pemilik modal besar (Robison dkk, 2004)? Paper ini akan mencoba melihat masalah ini dengan mengupas pengelolaan minyak Indonesia pasca-1998 dalam ranah kajian ekonomi politik internasional