Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan setelah Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Abstract

Abstract. The transaction of buying and selling land is carried out through a preliminary agreement known as the Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), which appears before the creation of the land sale deed. The PPJB agreement created by the parties complies with the regulations in the housing and settlement field, with the exception that some provisions are not included in the PPJB. However, in this case, the PPJB remains in accordance with the regulations. Therefore, the PPJB is valid and binding for the parties involved. However, in practice, there are still house sellers who breach the agreement by not delivering the subject of the sale. As a result of this breach, the buyer can request performance of the agreement. One of the consequences of this performance lawsuit is the fulfillment of the agreement. This research aims to understand the compliance of the PPJB created by the parties in terms of housing and settlement regulations and to understand the legal consequences of an individual house sale agreement when the seller fails to deliver the subject of the sale after creating the PPJB. This research was conducted using a normative judicial with analytical descriptive. Data collection technique using a literature study, employing secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, as well as tertiary legal materials. The analysis method employed is qualitative juridical. The results of this study indicate that the PPJB created by the parties meets the requirements for a valid agreement, and the provisions of the PPJB are in accordance with the regulations in the housing and settlement field. Furthermore, the actions of the seller in failing to deliver the subject of the sale and unilaterally refusing the sale after creating the PPJB constitute a breach of contract (wanprestasi). Abstrak. Transaksi jual beli tanah dengan menggunakan perjanjian pendahuluan yang disebut dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang mana perjanjian tersebut muncul sebelum dilakukan pembuatan Akta Jual Beli atas tanah. Kesesuaian PPJB yang dibuat para pihak sudah sesuai dengan peraturan di bidang perumahan dan permukiman, dengan catatan beberapa muatan tidak tercantum dalam PPJB namun dalam hal ini PPJB tersebut masih sesuai dengan peraturan tersebut. Sehingga PPJB tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Namun dalam praktiknya, masih ada penjual rumah yang melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak menyerahkan objek jual beli. Akibat wanprestasi tersebut maka si pembeli dapat meminta pemenuhan prestasi. Akibat dari gugatan prestasi tersebut salah satunya yaitu pemenuhan prestasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kesesuaian PPJB yang dibuat para pihak ditinjau dari peraturan perumahan dan permukiman dan untuk memahami akibat hukum perjanjian jual beli rumah perseorangan atas tindakan penjual yang tidak menyerahkan objek jual beli setelah membuat PPJB. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier dan metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa PPJB yang dibuat para pihak telah memenuhi syarat sah perjanjian dan muatan PPJB tersebut telah sesuai dengan peraturan di bidang perumahan dan permukiman. Lalu atas tindakan penjual yang tidak menyerahkan objek jual beli dan menolak jual beli secara sepihak setelah membuat PPJB adalah wanprestasi.