Penyuluhan Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota di Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

Abstract

Berbagai kondisi yang dapat menyebabkan penyimpangan pelaksanaan penataan ruang secara berkelajutan di berbagai daerah termasuk di Kota Makassar adalah akibat dari kelalaian dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfatan ruang sesuai prinsip penataan ruang. Khusus pengendalian pemanfaatan ruang merupakan tugas strategis pemerintah dalam mewujudkan harapan penataan ruang, namun dalam penerapan di lapangan masih terdapat masalah seperti penyimpangan pemanfaatan ruang dan rendahnya pengetahuan masyarakat. Dugaan awal dasar permasalahan tersebut khususnya di Kecamatan Biringkanaya adalah masih kurangnya pemahaman aparat untuk melakukan tugas pembinaan kepada masyarakat dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai regulasi, yang berimplikasi pada tata ruang kota yang layak huni, produktif, dan ekologis. Permasalahan ini dapat diatasi sesuai target kegiatan ini melalui peningkatan pengetahuan aparat  terkait permasalahan tersebut.  Karena itu kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan (capacity Building) aparat pemerintah mengenai substansi permasalahan pemanfaatan ruang. Metode yang digunakan sesuai target dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan penyuluhan terhadap aparat pemerintah khususnya di tingkat kecamatan Biringkananya dengan agenda penyajian: 1) materi regulasi menyangkut pembinaan kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam penataan ruang, 2) materi tentang regulasi dan substansi pengendalian pemanfaatan ruang, seperti peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, dan 3) materi tentang mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang sesuai arahan Permendagri No.115 Tahun 2017. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta mengenai pembinaan penataan ruang kepada masyarakat, serta pemahaman regulasi, substansi, dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang di wilayahnya. Hal tersebut ditunjukkan pada diskusi tanya jawab pada bagian akhir kegiatan. Dalam diskusi terungkap tentang belum optimalnya menyikapi permasalahan di lapangan akibat keterbatasan pengetahuan aparat tentang pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Beberapa regulasi mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang termasuk prosedur, belum dikuasai akibat keterbatasan informasi sampai pada aparat di tingkat kelurahan yang sejatinya bersentuhan langsung dengan permasalahan pemanfaatan ruang.