Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Akibat Terjadinya Perkawinan Campuran

Abstract

Studi ini bertujuan untuk memastikan hak kepemilikan tanah yang timbul dari pe`rkawinan campuran.   Pe`ne`litian ini me`nggunakan pe`ne`litian hukum normatif de`ngan me`ne`liti Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Pe`rkawinan me`nggunakan pe`nde`katan pe`rundang-undangan dan konse`ptual te`rkait hak ke`pe`milikan tanah.   Sumber hukum yang digunakan me`ncakup sumbe`r prime`r, se`kunde`r, dan te`rsie`r yang re`le`van de`ngan masalah yang dite`liti, de`ngan hasil yang dinilai se`cara kualitatif dalam format de`skriptif.  Hasil penelitian menunjukkan pe`raturan yang me`ngatur hak ke`pe`milikan tanah bagi warga ne`gara Indone`sia yang me`nikah de`ngan warga ne`gara asing me`wajibkan pe`ngalihan ke`pe`milikan, me`larang warga ne`gara asing untuk me`miliki tanah.   Ole`h kare`na itu, tanah te`rse`but harus disampaikan dalam waktu satu tahun; jika tidak, tanah te`rse`but akan ke`mbali me`njadi milik publik. Akibatnya, pe`rjanjian pranikah sangat pe`nting untuk me`nce`gah konve`rsi prope`rti yang dimiliki se`cara individu me`njadi prope`rti be`rsama setelah menikah.   Dalam ketidakhadiran perjanjian pranikah, kepemilikan harus disampaikan.This study aims to determine the ownership of land rights due to mixed marriages. The method used in this study is normative legal research by analyzing the Agrarian Law with the Marriage Law with a statutory approach and a conceptual approach regarding ownership of land rights, the use of legal materials used is primary, secondary, and tertiary legal materials related to the problems studied with the results of descriptive qualitative analysis. Regulation of ownership of land rights for Indonesian citizens who have married foreign nationals, then the ownership rights must be transferred and foreign nationals are not allowed to have rights to the land, the legal consequences of the land must be transferred within one year if it is not transferred then the land will become state property, therefore a marriage agreement is needed so that the assets brought do not become joint property, if there is no marriage agreement then the transfer of ownership rights must be carried out.