KAJIAN HUKUM TATA NEGARA TERHADAP TIDAK OPTIMALNYA FUNGSI DPR RI SELAMA ORDE BARU

  • Pakpahan M
N/ACitations
Citations of this article
20Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

AbstrakSelama pemerintahan Soeharto yang disebut Orde Baru (New Orde), Indonesia telah menjalankan enam kali pemilihan umum, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 & 1997. Selama pemerintahan Soeharto juga, slogan otoritas adalah eksekusi Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun selama Orde Baru, DPR (DPR RI) tidak optimal melaksanakan fungsi itu. Banyak kritikus yang akan ditujukan kepada Presiden Soeharto, tetapi yang mengkritik mungkin dimasukkan ke dalam kesulitan dari in tim idas i, penjara dan dibunuh. Dalam situasi itu saya melakukan penelitian 1993 dengan judul ini. Melalui penelitian saya ingin menginformasikan kepada masyarakat mengapa DPR RI tidak optimal dan bagaimana menyelesaikannya.

Cite

CITATION STYLE

APA

Pakpahan, M. (2012). KAJIAN HUKUM TATA NEGARA TERHADAP TIDAK OPTIMALNYA FUNGSI DPR RI SELAMA ORDE BARU. Jurnal Hukum & Pembangunan, 42(2), 221. https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no2.278

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free