ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SURAT PERNYATAAN SETOR MODAL SEBAGAI PENGGANTI BUKTI SETOR MODAL DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini menjelaskan bahwa pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa modal dasar pendirian Perseroan Terbatas paling sedikit berjumlah Rp50.000.000,. Namun jumlah tersebut menyulitkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya usaha mikro. Oleh karena itu, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 kemudian mempermudah pendirian Perseroan Terbatas dengan pendiri hanya membuat Surat Pernyataan Telah Menyetor Modal tanpa harus menyetorkan modalnya. Mengingat penyetoran modal pendirian Perseroan Terbatas merupakan kewajiban yang mutlak yang harus dipenuhi oleh siapapun yang telah menyetujui penempatan modalnya pada Perseroan Terbatas dalam suatu dokumen resmi, baik yang dilakukan sebelum maupun setelah Perseroan Terbatas berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum, maka ketiadaan penyetoran modal pada saat yang telah ditentukan dapat melahirkan perikatan utang-piutang antara Perseroan Terbatas sebagai kreditur dengan pemegang saham sebagai debitur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Abstract This research explain that Article 32 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies states that the authorized capital for the establishment of a Limited Liability Company is at least IDR 50,000,000,. However this number makes it difficult for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially micro businesses. Therefore, in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 4 of 2014 then it makes it easier for the establishment of a Limited Liability Company with the founders only to make a Statement of Having Paid Capital without having to deposit their capital. Considering that the payment of capital for the establishment of a Limited Liability Company is an absolute obligation that must be fulfilled by anyone who has approved the placement of their capital in a Limited Liability Company in an official document, either before or after the Limited Liability Company has been established and obtained its status as a legal entity, there is no capital injection at the time. which has been determined can give birth to a debt-receivable agreement between the Limited Liability Company as a creditor and the shareholders as the debtor. . The method used in this research is normative legal research.