Analisis Kebijakan Publik Dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Desentralisasi (Otonomi Daerah)

Abstract

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah sesuai dengan amanat undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menjadi landasan terjadinya perubahan sistem politik pemerintah terhadap hubungan pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dampak perubahan yang luas dirasakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya sesuai dengankekhasanya. Beraneka ragam permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Daerah terhadap kebijakan dsetralisasi tersebut diantaranya: sumber daya manusia, alokasi sumber daya, partisipasi masyarakat, kesejahtraan harmonisasi antara pemerintah dengan masyarakat.