Meningkatkan akuntabilitas dan pengendalian: Kunci menuju opini wajar tanpa pengecualian-Studi kasus pada pemerintah daerah

Abstract

Pemeriksaan keuangan oleh BPK tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukan trend perbaikan opini. Akan tetapi masih terdapat 46 pemda di tahun 2022 yang belum mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mencari sebab utama mengapa 46 pemda tersebut masih belum berhasil mendapat opini dan mencari perbaikan yang harus dilakukan untuk mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Ditemukan bahwa isu-isu utama terdapat pada pengelolaan aset lancar, aset tetap, belanja operasi, dan belanja modal. Ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran dan persediaan yang tidak didukung data rinci atau hasil stock opname mengindikasikan lemahnya pengendalian kas dan persediaan. Pada aset tetap, masalah muncul dalam pencatatan tanah, jalan, dan akumulasi penyusutan yang tidak akurat. Belanja barang dan jasa sering tidak sesuai dengan ketentuan, serta bukti pertanggungjawaban kurang memadai. Dalam belanja modal, kekurangan volume pekerjaan dan ketidakcocokan spesifikasi menyebabkan kelebihan pembayaran yang belum dipulihkan. Untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, direkomendasikan peningkatan pengendalian kas, persediaan, barang milik daerah, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Langkah-langkah ini mencakup pemanfaatan teknologi informasi, verifikasi pengeluaran yang ketat, peningkatan kapasitas SDM, dan pemantauan pengendalian yang berkelanjutan.