Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Denpasar

Abstract

Abstrak—Tindak pidana penipuan CPNS semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun didaerah perkotaan. Hal ini di karenakan banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa pekerjaan sebagai PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin di hari tua. Pembahasan makalah ini meliputi; Bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan dari sudut pandang hukum dan masyarakat, Bagaimakah sanksi dan tanggungjawab pelaku tindak pidana penipuan CPNS. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Bahan hukum diperoleh dari pengumpulan bahan hukum yang di dapatkan dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dan Perpustakaan Krisna Law Office. Faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan penipuan adalah kurangnya beban sanksi atau kurangnya hukuman yang sepadan dan adanya faktor kemiskinan. Studi kasus dalam makalah ini di ambil dari putusan PengadilanNegeri Denpasar (Putusan Nomor: 382/PID.B/2018/PN DPS); pelaku tindak pidana penipuan CPNS yang dikenakkan pasal 378 KUHP tentang kejahatan penipuan dengan sanksi paling lama empat (4) tahun penjara. Penipuan jenis ini bisa merusak watak dan moral bangsa maka seharusnya pemerintah lebih memperhatikannya dan bagi pelaku untuk di berikan hukuman yang sepadan supaya mendapat efek jera. Masyarakat pun di harapkan membantu aparat penegak hukum dengan melaporkannya jika mengetahui perbuatan ini dilakukan dan hendaknya aparat penegak hukum member perlindungan bagi pelapor.