PERSPEKTIF TERHADAP PEMBATALAN AKTA HIBAH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS HIBAH YANG TIDAK DIBERIKAN SECARA CUMA-CUMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA NOMOR: 31/PDT.G/2020/PN KLA)

Abstract

Abstrak Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Hibah merupakan salah satu cara yang dibenarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk memindahkan hak atas tanah kepada orang lain. Hibah berdasarkan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu perbuatan hukum di mana pemberi hibah selama hidupnya menyerahkan suatu benda dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Namun demikian, dalam praktiknya ditemukan suatu hibah yang diberikan dengan janji bahwa penerima hibah akan memberikan sesuatu yang seharga dengan objek hibah kepada pemberi hibah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan mengenai keabsahan akta hibah PPAT atas hibah yang telah tidak diberikan secara cuma-cuma, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 31/PDT.G/2020/PN KLA, mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, beserta peran dari PPAT untuk menghindari adanya pembuatan akta hibah atas hibah yang tidak diberikan secara cuma-cuma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah yang mengandung janji pemberian sesuatu sebagai imbalan atas objek hibah menyebabkan perjanjian hibah tersebut batal. Kata kunci: Perjanjian, Hibah, Akta Hibah, Peran, dan PPAT. Abstract The purpose of this study is to explain that grants are one of the ways justified by Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration to transfer land rights to other people. A grant based on Article 1666 of the Civil Code is a legal act in which the grantor during his lifetime surrenders an object free of charge and cannot be withdrawn. However, in practice it is found that a grant is given with the promise that the grantee will give something at the price of the object of the grant to the grantor. This study aims to determine the application of laws and regulations regarding the validity of the PPAT grant deed for grants that have not been given free of charge, especially in the Kalianda District Court Decision Number: 31/PDT.G/2020/PN KLA, examine the judge's legal considerations in the decision, along with the role of PPAT to avoid making a deed of grant for a grant that is not given free of charge. The method used in this research is normative juridical. The results of the study indicate that a grant containing a promise of giving something in return for the object of the grant causes the grant agreement to be canceled. Keywords: Agreement, Grant, Deed of Grant, Role, and PPAT.