Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Militer II – 08 Jakarta)

Abstract

Seorang Prajurit TNI di tuntut untuk memeliki mental, kedisiplinan, serta moral dan etika yang baik. Penerapan hukum terhadap prajurit TNI tidak hanya berupa penerapan hukum pidana Militer saja namun juga hukum pidana diluar hukum pidana militer, salah satunya adalah pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Penjatuhan hukuman terhadap prajurit TNI yang menjadi terpidana penyalahguna Narkotika tetap mengacu pada Undang–Undang No. 35 Tahun 2009. Hampir semua putusan yang hakim militer, terutama putusan hakim militer di Pengadilan Militer II – 08, Jakarta terkait penyalahgunaan narkotika berakhir dengan pidana penjara serta pemecatan dari dinas militer tanpa adanya upaya rehabilitasi. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan tujuan hukum dari Undang–Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan. Penelitian ini menemukan permasalahan dalam pemberian sanksi terhadap anggota militer yang menjadi penyalahgunaan narkotika, dimana Undang – Undang Narkotika menyebutkan adanya sanksi rehabilitasi selain sanksi penjara namun dalam pelaksanaannya sanksi yang diberikan terhadap anggota militer yang menjadi penyalahguna narkotika hanya sebatas sanksi penjara dan pemecatan dari dinas militer tanpa diberikan sanksi rehabilitasi. Hal ini menunjukan bahwa, sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI diwilayah Hukum Pengadilan Militer II – 08, Jakarta masih berupa sanksi yang bersifat retributif yaitu pidana penjara serta pemecatan dari dinas militer, serta penegakan hukum rehabilitasi bagi anggota TNI yang menjadi terpidana pernyalahgunaan narkotika masih belum terlaksana.