MENINJAU IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION DI SEKTOR TRANSPORTASI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang dasar pelaksanaan PSO, bentuk pelaksanaan PSO, dan perbedaan pelaksanaan PSO oleh BUMN sektor transportasi, dengan contoh pelaksanaan PSO di PT Pelni dan PT KAI. Hal ini dimaksudkan agar dengan memahami variasi implementasi PSO oleh BUMN, dapat memberikan saran perbaikan implementasi PSO ke depan. Hasil kajian tentang PSO di PT KAI dan PT Pelni dari jurnal, penelitian, dan media digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan metodologi kualitatif dan data sekunder berupa data perundang-undangan, data pembangunan, dan pelaksanaan PSO. Akibatnya, terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan teknologi PSO untuk penyediaan jasa transportasi di Indonesia. Perbedaan ini menjadikan peran PSO tidak hanya sebagai instrumen pemerintah untuk memberikan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, tetapi juga sebagai tujuan lain untuk hadir.This study aims to educate the public about the basis of PSO implementation, the form of PSO implementation, and the differences in PSO implementation by BUMN in the transportation sector, with examples of PSO implementation at PT Pelni and PT KAI. It is intended that by comprehending the variations in PSO implementation by BUMN, it will be possible to offer suggestions for future PSO implementation improvements. The results of studies on PSO at PT KAI and PT Pelni from journals, research, and the media were used in this study, which employed a qualitative methodology and secondary data in the form of statutory data, development data, and PSO implementation. As a result, there are discrepancies in the technological execution of the PSO for the supply of transportation services in Indonesia. This distinction sets the PSO's role not just as a government instrument to give the population, especially the poor, affordable transportation, but also as another goal to present.