Menakar Tantangan Brigade Pangan dalam Mewujudkan Swasembada Pangan

Abstract

Belajar dari pengalaman sejarah di era Orde Baru (1970-1984) Indonesia mencapai swasembada beras dan meraih penghargaan dari FAO Tahun 1984, melalui program revolusi hijau. Namun keberhasilan ini menurun di Tahun 1990-an akibat degradasi lahan dan lemahnya regenerasi petani. Salah satu strategi percepatan swasembada pangan dengan melibatkan generasi muda dalam Gerakan Brigade Pangan sejak Tahun 2023. Pada pertengahan Tahun 2025, program ini sudah menunjukkan perkembangan signifikan dan berhasil merekrut petani muda yang potensil dalam pengembangan ekonomi nasional. Meskipun demikian, sejak awal pembentukan Brigade Pangan beragam tantangan yang dihadapi, di antaranya adalah lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Sidrap dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan tantangan Brigade Pangan dalam mewujudkan swasembada pangan. Ruang lingkup penelitian adalah tataran kebijakan, sehingga pendekatan penelitian yang tepat digunakan adalah survei akhli, dengan melibatkan pakar/praktisi sebagai narasumber. Analisis data dilakukan melalui Interpretative Structural Modeling, sehingga diperoleh sub elemen sebagai faktor penghambat Brigade Pangan dalam mewujudkan swasembada pangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 20 sub elemen yang di analisis, sebelas di antaranya merupakan tantangan Brigade Pangan. Bedasarkan besaran Driver Power – Dependent masing-masing sub elemen, dapat ditunjukkan bahwa ada lima tantangan yang berada di sektor independent, dan 6 tantangan di posisi linkage. Analisis ISM menunjukkan bahwa tantangan utama Brigade Pangan adalah sub elemen yang berkaitan sistem kebijakan, yaitu: (1) Adanya kesulitan menjalin kesepakatan (MOU) antara pemilik lahan dengan pengelola Brigade Pangan, (2) Kurangnya koordinasi lintas sektor (egosektoral), (3) Adanya Brigade Pangan yang terbentuk tidak berdasarkan juknis, dan (4) Adanya kebijakan/program yang tumpang-tindih.