Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana

Abstract

Kemajuan teknologi dan informasi di era modern telah memberikan implikasi kompleks dalam kehidupan masyarakat. Selain memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, di satu sisi juga membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang perorangan, masyarakat dan negara. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan ialah adanya penyalahgunaan media elektronik sebagai sarana untuk menyebarkan berita bohong (Hoaks). Berita bohong (Hoaks) merupakan usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai suatu berita palsu. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika sepanjang April 2019 terdapat 486 kasus Hoaks di Indonesia. Salah satu kasus berita bohong (Hoaks) yang pernah terjadi ialah penyebaran berita bohong (Hoaks) terkait Covid-19 di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu Puskesmas melalui postingan di media sosial. Akibat penyebaran berita bohong (Hoaks) tersebut menyebabkan masyarakat sekitar khawatir dan ketakutan, mengingat Covid-19 merupakan jenis virus yang memiliki sifat menular dan berbahaya. Ditinjau dari perspektif hukum pidana, penyebaran berita bohong (Hoaks) merupakan salah satu bentuk tindak pidana dimana pelakunya dapat dijerat sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.