Artikel Kehormatan: Urgensi Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Abstract

Abstrak Arrkel ini membahas dua topik penng, pertama, apakah Pasal 18B UUD 1945 belum mengakomodir desa di dalamnya? Kedua, apa urgensi pengaturan desa di dalam UUD 1945? Penelian ini menggunakan pendekatan filosofis dan perundang-undangan. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara deskrippf kualitaf. Hasil peneliian menyimpulkan bahwa, pertama, Pasal 18B UUD 1945 belum mengakomodir desa di dalamnya, karena yang diatur di dalamnya hanyalah kesatuan masyarakat hukum adat yang berbeda dengan desa. Kedua, urgensi pengaturan desa dimasukkan dalam UUD 1945 untuk memberikan dasar konstusional yang lebih kuat bagi desa, karena sesungguhnya desa adalah cikal bakal yang membentuk negara. Di samping itu, untuk menjaga agar eksistensi desa dak berubah-ubah mengikuu langgam poliik kekuasaan. Kata kunci: desa, konstusi, Pasal 18B UUD 1945, masyarakat hukum adat, pemerintahan daerah The Urgency to Regulate Administraave Village in the 1945 Constuuon of Republic of Indonesia Abstract This arrcle will discuss two important topics, first, to elaborate whether Arrcle 18B of the 1945 Constuuon of Republic of Indonesia has regulated administraave village; and second, what is the urgency to regulate administraave village in the 1945 Constuuon. This research used philosophical approach and legislaave provisions. The analysis on legal materials will be performed in the descrippve and qualitaave method. The research concludes that first, Arrcle 18B of the 1945 Constuuon has not accommodated administraive village, since it only regulates Adat law communiies which is different from administraave village. Second, it is urgent to regulate administraave village in the 1945 Constuuon in order to strengthen the constuuonal fundamental for administraave village, since historically villages are the basis of the establishment of a state. Furthermore, a constuuonal fundamental will ensure that the existence of administraave village will not be abruptly affected by the change in poliical power.