Kebijakan Belanja Wajib Kesehatan 10%: Apakah Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Indonesia?

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi dampak kebijakan belanja wajib bidang kesehatan terhadap penurunan tingkat prevalensi stunting pada level pemerintah daerah. Berdasarkan teori, aturan fiskal yang mewajibkan alokasi belanja tertentu dapat mengarahkan prioritas anggaran secara lebih efektif, menghasilkan dampak yang lebih optimal. Penelitian ini menggunakan data belanja daerah bidang kesehatan dan prevalensi stunting di tingkat kabupaten/kota pada periode 2016-2022, dengan metode regression discontinuity design (RDD). Hasil menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota yang mematuhi ketentuan belanja wajib kesehatan memiliki tingkat prevalensi stunting yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan belanja wajib kesehatan sebagai salah satu instrumen strategis untuk mengatasi stunting sekaligus memperkuat fokus pengeluaran pemerintah daerah guna meningkatkan layanan publik yang lebih baik.