Formulasi RPP Pelaksanaan Pidana Adat sebagai Upaya Harmonisasi Penerapan Hukum Adat guna Mewujudkan Kepastian Hukum

Abstract

KUHP baru masih memerlukan peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut mengenai prosedur formil pemaktuban hukum pidana adat masing-masing daerah ke dalam Perda guna menghindari adanya tumpang tindih secara vertical dan horizontal. Ketiadaan aturan pelaksana yang menjadi jembatan antara KUHP baru dengan Perda yang akan mengatur hukum pidana adat daerah masing-masing akan mengakibatkan hukum pidana adat masih mengandalkan putusan Pengadilan Negeri yang mengadili kasus pidana adat yang sebelumnya sudah diadili oleh lembaga adat setempat sehingga melanggar asas Ne bis idem. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui KUHP baru mengatur penerapan hukum pidana adat yang dipositivasi dan mengetahui pembentukan RPP sebagai acuan legislasi perda pidana adat. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat (MHA) masih sering dilanggar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perlindungan pada hirarki norma yang berada di bawahnya. Mulai dari putusan hakim yang menderogasi peradilan adat dan perda belum sesuai dengan KUHP baru. RPP tentang Pelaksanaan Pidana Adat dapat membantu legislasi Perda pidana adat memiliki substansi norma yang sesuai dengan ratio legis, Bahasa hukum yang mewujudkan kepastian hukum, dan tujuan pemidanaan agar terwujudnya kepastian hukum dalam penerapan pidana adat dengan tidak menghilangkan fleksibilitasnya dalam menjaga keutuhan MHA.The new Criminal Code still requires implementing regulations that further regulate the formal procedures for the imposition of customary criminal law of each region into local regulations to avoid vertical and horizontal overlap. The absence of implementing regulations that serve as a bridge between the new Criminal Code and Perda that will regulate the customary criminal law of each region will result in customary criminal law still relying on the decision of the District Court that adjudicates customary criminal cases that have previously been tried by local customary institutions, thus violating the principle of Ne bis idem. The purpose of this study is to know that the new Criminal Code regulates the application of socialized customary criminal law and to know the formation of RPP as a reference for customary criminal law legislation. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and case approach. The results of this study found that MHA’s constitutional rights are still often violated because the hierarchy of norms under it is not well protected. Starting from the judge’s decision to derogate customary courts and local regulations not yet in accordance with the new Criminal Code. RPP on the Implementation of Customary Criminal Regulations can help legislation Customary criminal bylaws have the substance of norms that are in accordance with the ratio legis, legal language that realizes legal certainty, and the purpose of punishment so that legal certainty in the application of customary crime does not eliminate its flexibility in maintaining the integrity of MHA.