Demokrasi Lingkungan Hidup Masyarakat Pulau Kodingareng: Konflik Penambangan Pasir Laut dan Masyarakat Nelayan di Sulawesi Selatan

Abstract

AbstractSand mining carried out by PT. Royal Boskalis caused the community, especially fishermen on Kodingareng Island, South Sulawesi province, to stage a demonstration at the local government over the policies that had been made, namely Perda No. 2 of 2019 concerning RZWP3K which is legal protection for sand mining companies that cause damage to the sea and eliminate the livelihoods of local fishermen. This paper discusses the democratic rights of the fishing communities of Kodingareng Island in making a regional regulation on permits for sand miners for the Makassar New Port (MNP) project, looking at the existence of public control (popular control) and political equality. The theory used is democracy by David Beetham. The method used in this study is a qualitative descriptive method. Data were obtained from literature studies. Sand mining carried out by PT. Royal Boskalis has experienced a lot of conflict, especially in licensing issues which did not involve the community in it, namely in the formation of the Regional Regulation RZWP3K, and did not see what impact the community would receive, one of the impacts was that many people lost their livelihoods.Keywords: Democracy, Environmental Politics, sand mining conflict AbstrakPenambangan pasir yang dilakukan oleh PT. Royal Boskalis menyebabkan masyarakat khususnya nelayan di pulau kodingareng, provinsi sulawesi selatan melakukan demonstrasi pada pemerintah daerah atas kebijakan yang telah dibuat yaitu Perda No. 2 tahun 2019 tentang RZWP3K yang menjadi perlindungan hukum untuk perusahaan penambang pasir yang menyebabkan kerusakan laut dan menghilangkan mata pencaharian para nelayan sekitar. Tulisan ini membahas mengenai hak demokrasi masyarakat nelayan pulau kodingareng dalam pembuatan Perda perizinan penambang pasir untuk proyek Makassar New Port (MNP), melihat keberadaan kontrol publik (popular control) dan kesetaraan politik (political equality). Adapun teori yang digunakan adalah demokrasi oleh David Beetham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif, Data didapatkan dari studi literatur. Penambangan pasir yang dilakukan oleh PT. Royal Boskalis banyak menuai konflik terutama dalam masalah perizinan yang tidak melibatkan masyarakat di dalamnya yaitu dalam pembentukan Perda RZWP3K, dan tidak melihat dampak apa yang nantinya diterima masyarakat salah satu dampaknya adalah banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya.Kata kunci: Demokrasi, politik lingkungan, konflik penambangan pasir