KONVERGENSI UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA TAHUN 2014-2018

Abstract

Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian di Indonesia dengan share terhadap PDB sebesar 59% pada tahun 2018. Tingginya produksi yang dihasilkan seharusnya berdampak pada tingginya upah yang ditetapkan. Akan tetapi, masih banyak daerah di Pulau Jawa yang menetapkan upah minimum dibawah rata-rata upah minimum nasional. Selain itu, sebagian besar upah minimum yang ditetapkan di Pulau Jawa lebih rendah dibandingkan upah minimum yang ditetapkan pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Sehingga, peningkatan UMK diperlukan untuk menjamin pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan tercapainya konvergensi. Konvergensi upah diartikan sebagai kondisi dimana daerah dengan upah yang rendah dapat tumbuh dengan cepat sehingga dapat mengurangi ketimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran upah minimum, menganalisis konvergensi, dan mengetahui faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan UMK di setiap daerah. Metode yang digunakan adalah Geographically Weighted Panel Regression (GWR-Panel). Hasil penelitian menggunakan GWR-Panel menemukan bahwa terjadi konvergensi UMK pada 68 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan 51 daerah lainnya tidak konvergen. Kecepatan konvergensi tiap tahun bervariasi pada setiap daerah antara 32% hingga 103%. Daerah dengan kecepatan konvergensi yang tinggi berkelompok pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta tidak ada yang mencapai konvergensi. Selanjutnya, terdapat pengelompokan daerah berdasarkan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan UMK.