Pelaksanaan Reklamasi lahan bekas tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melalui pendekatan Whole of Government

Abstract

Bahan galian tambang adalah Sumber Daya Alam yang tidak terbaharukan (Unrenewable Resources), begitu dia sudah diekploitasi maka suatu saat dia akan habis dan tidak ada gantinya lagi. Kegiatan pertambangan adalah kegiatan yang merusak bentang alam pada saat di eksploiatsi, oleh karena itu memerlukan pemulihan kualitas lingkungan diakhir kegiatannya berupa kegiatan reklamasi yang bertujuan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan pasca tambang. Kewajiban reklamasi sebenarnya merupakan tanggung jawab dari pada pelaku tambang itu sendiri yang harus dilaksanakan pada saat berahirnya kegiatan pertambangan. Sayangnya hal ini tidak sepenuhnya dilaksanakan bahkan pembiaran ini sudah berlangsung sangat lama, oleh karena itu agar tingkat kerusakan ini tidak semakin parah, maka perlu diambil langkah langkah kongkrit agar pelaksanaan reklamasi ini dapat segera dijalankan. Melihatnya luasnya areal lahan kritis yang ada dan kompleksnya masalah disekitar reklamasi, tidak cukup hanya ditangani oleh Dinas ESDM saja, perlu keterlibatan berbagai unsur seperti Bappeda, BLHD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, akademisi/peneliti, PT. Timah, Pelaku Tambang, serta Masyarakat yang ada disekitar lokasi tambang untuk bersama sama menangani reklamasi ini sesuai dengan bidangnya masing masing. Agar tim bisa bekerja lebih efektif maka perlu dibentuk Tim atau gugus tugas atau lembaga tertentu bersifat adhoc yang anggota nya terdiri dari gabungan dari semua unsur seperti tersebut diatas. Melihat kompleksnya permasalahan dan banyaknya stakeholder yang terlibat, maka pelaksanaan reklamasi dengan  pendekatan Whole of Government merupakan solusi untuk menyelesaikan dan menuntaskan masalah ini.Kata kunci: Reklamasi, pendekatan WOG