ANALISIS YURIDIS PENGHAPUSAN KELAS STANDAR LAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT BPJS

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ialah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin setiap orang agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dampak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejauh ini meluas ke seluruh bidang kehidupan, termasuk sektor pelayanan kesehatan. Dilema yang dihadapi layanan kesehatan adalah bahwa disatu sisi mereka harus memenuhi misi sosialnya, yaitu merawat dan membantu mereka yang menderita tanpa memandang karakteristik sosial, ekonomi, agama, politik, dll. Untuk itu, pemerintah mempertimbangkan untuk menghapus klasifikasi BPJS Kesehatan berdasarkan kelas yang selama ini berlaku menjadi satu kelasi  yang dikenal dengan kelas rawat inap standar (KRIS) atau kelas standar. Namun disisi lain, layanan kesehatan harus mampu bertahan secara ekonomi dalam menghadapi badai krisis ini. Oleh karena itu, layanan kesehatan perlu direformasi, diorientasikan kembali, dan direvitalisasi. Dari berbagai macam permasalahan yang ada saat ini bagaimana analisis tentang penghapusan kelas standar di Rumah Sakit BPJS serta bagaimana rekomendasi yang dimaksud dalam penghapusan kelas standar tersebut. Penelitian ini menggunakan  hukum normatif (normative law research) atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang menetapkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud menyangkut asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, perbandingan hukum, doktrin (ajaran) dan yurispundensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghapusan kelas standar layanan kesehatan dan untuk mengetahui tentang rekomendasi penghapusan kelas standar. Berdasarkan keterangan informasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), saat ini terdapat 728 rumah sakit yang memenuhi kriteria 12 Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN).