Kepastian Hukum Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia dalam Perjanjian Penanaman Modal Asing di Sektor Konstruksi

Abstract

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memprioritaskan percepatan pembangunan dan infrastruktur serta konstruksi sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar konstruksi terbesar di ASEAN. Berkat pencapaian tersebut, Indonesia saat ini menjadi negara terdepan bagi perusahaan konstruksi asing untuk beroperasi dan mengembangkan bisnisnya. Penelitian hukum standar digunakan sebagai metode penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perjanjian kerjasama yang dapat dilakukan antara investor asing dengan investor dalam negeri. Secara khusus, Undang-Undang Jasa Konstruksi tentang Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Asing di Bidang Konstruksi menawarkan peluang kepada perusahaan asing untuk terlibat dalam proyek pembangunan konstruksi melalui pembentukan usaha patungan atau operasi bersama dengan perusahaan Indonesia. Kepastian hukum Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia sebagai salah satu badan yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian kerjasama penanaman modal asing di bidang konstruksi didasarkan pada Pasal 32 UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 93 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.