EVALUASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM MENDUKUNG KABUPATEN SEHAT DAN LAYAK ANAK: STUDI KASUS KABUPATEN MOJOKERTO

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari strategi pencapaian Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, mengacu pada dokumen Kajian Standar Pelayanan Fasilitas RTH Taman Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar taman desa belum memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 dan Permen PPPA No. 12 Tahun 2022, khususnya terkait luas minimum, fasilitas ruang bermain ramah anak (RBRA), serta elemen pendukung seperti sanitasi, pencahayaan, dan vegetasi pelindung. Di sisi lain, taman yang dikelola aktif oleh BUMDes seperti Taman Ghanjaran menunjukkan peran penting kolaborasi dalam meningkatkan kualitas RTH dan nilai ekonomi lokal. Namun secara umum, masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan integrasi indikator kabupaten sehat serta layak anak dalam perencanaan ruang terbuka. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, pelibatan komunitas lokal, serta pengembangan taman bertema budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan.This study aims to evaluate the policy of providing and managing Green Open Spaces (GOS) in Mojokerto Regency as part of the strategy to achieve a Healthy Regency and a Child-Friendly Regency. This qualitative research applies a literature study method, primarily referring to the document Study of Standard Service Facilities for Village Park RTH in Mojokerto Regency 2024. The findings reveal that most village parks do not meet the technical standards stipulated in Ministerial Regulation ATR/BPN No. 14 of 2022 and Ministerial Regulation of Women Empowerment and Child Protection No. 12 of 2022, particularly regarding minimum area, child-friendly play facilities (RBRA), and supporting elements such as sanitation, lighting, and protective vegetation. On the other hand, parks actively managed by village-owned enterprises (BUMDes), such as Ghanjaran Park, demonstrate the importance of multi-stakeholder collaboration in improving RTH quality and generating local economic value. However, challenges remain in cross-sector coordination, community participation, and the integration of health and child-friendly indicators in open space planning. This study recommends strengthening technical regulations, increasing community involvement, and developing culturally themed parks as part of an inclusive and sustainable public space development strategy.