Koherensi Kebijakan dan Perencanaan Kota Berkelanjutan: Studi Kasus RDTR Kota Palu

Abstract

Pembangunan kota yang berkelanjutan memerlukan keterpaduan antara kebijakan nasional, perencanaan tata ruang daerah, dan komitmen pada agenda global. Kota Palu, sebagai pusat pertumbuhan di Sulawesi Tengah sekaligus wilayah dengan kerentanan bencana tinggi, membutuhkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang tidak hanya mengatur pemanfaatan ruang, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan ketahanan bencana. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana RDTR Kota Palu selaras dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 11. Penelitian menggunakan metode studi pustaka berbasis dokumen, mencakup analisis regulasi, dokumen RDTR, dan literatur akademik. Penilaian dilakukan melalui policy coherence framework untuk mengidentifikasi kesesuaian internal, vertikal, dan horizontal. Hasil menunjukkan RDTR Kota Palu memiliki konsistensi internal yang kuat, dengan keterpaduan tujuan, strategi, dan instrumen pengaturan ruang. Pada tingkat vertikal, RDTR sejalan dengan kerangka hukum nasional, khususnya terkait zonasi, perlindungan kawasan lindung, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Secara horizontal, RDTR berkontribusi pada target SDGs 11 seperti akses transportasi aman, pengurangan risiko bencana, dan ruang publik hijau. Namun, integrasi mitigasi bencana masih perlu indikator terukur, sinergi lintas sektor belum optimal, dan partisipasi publik perlu diperluas hingga tahap implementasi. Diperlukan peta risiko multi-hazard, strategi lintas sektor yang inklusif, dan mekanisme partisipasi berkelanjutan agar RDTR Kota Palu semakin adaptif, responsif, dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.