ANALISIS SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BALI DAN BANYUWANGI DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN (P3TB) DI WILAYAH DESTINASI WISATA 3B

Abstract

Sinkronisasi kebijakan lintas daerah menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan (P3TB) di kawasan Destinasi Wisata 3B yang meliputi Kabupaten Banyumas, Bali Barat, dan Bali Utara. Program ini bertujuan untuk mewujudkan destinasi wisata yang tidak hanya mengutamakan jumlah pengunjung, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan. Penelitian ini mengkaji sejauh mana kebijakan di masing-masing daerah, khususnya Kabupaten Banyumas, Jembrana, Buleleng, dan Provinsi Bali, dapat diselaraskan untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata terpadu. Sinkronisasi kebijakan berperan penting dalam memastikan terwujudnya keselarasan pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian budaya di ketiga daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi kebijakan di kawasan 3B efektif mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui pengelolaan kawasan sensitif seperti Kawah Ijen dan Taman Nasional Bali Barat, sehingga daya tarik wisatanya tetap terjaga tanpa mengorbankan ekosistem setempat. Selain itu, kebijakan yang harmonis dapat mendukung perencanaan infrastruktur lintas daerah yang terpadu, seperti pembangunan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk, serta peningkatan konektivitas dan aksesibilitas bagi wisatawan. Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang sinkron telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan peran serta masyarakat setempat, menghasilkan manfaat ekonomi secara langsung, dan menjaga keseimbangan sosial budaya. Namun demikian, kajian ini juga menyoroti beberapa tantangan utama, antara lain perbedaan prioritas pembangunan antardaerah, disparitas pembangunan infrastruktur, dan perlunya koordinasi lintas sektor yang lebih kuat. Kajian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan pelaksanaan P3TB lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, kawasan Destinasi Pariwisata 3B memiliki potensi besar untuk menjadi model pariwisata terpadu yang tidak hanya berdaya saing global tetapi juga inklusif bagi masyarakat lokal dan ramah lingkungan.