Pembatasan Peserta Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum

Abstract

AbstrakUU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, memerintahkan penyelenggara pemilu menyelenggarakan teknis kepemiluan. Namun, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatakan, pembahasan dan penerbitan suatu aturan harus mengacu kepada konsep hirari peraturan perundang-undangan. Apabila aturan teknis penyelenggara pemilu melebihi kewenangan yang diatur dalam UU Pemilu. Maka akan muncul tabrakan norma yang berdampak kepada kerancuan norma. Oleh sebab itu, tulisan sederhana ini berusaha menjawab atas beberapa pertanyaan yang bisa berdampak kepada penyelenggaraan pemilu. Seperti, bagaimana KPU menerjemahkan UU dalam membahas, menerbitkan dan melaksanakan Peraturan KPU (PKPU)? Bagaimana cara KPU memahami hirarki peraturan perundang-undangan? Bagaimana cara meyelesaikan masalah dari tubrukan antara UU Pemilu dengan PKPU? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan studi kualitatif – naratif. Dengan menerangkan hubungan perundang-undangan yang satu dan yang lain. Peneliti menemukan dampak dari penerbitkan PKPU 11/2017 dan penggunaan Sipol adalah gugurnya 13 partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu. Dalam hal ini, KPU terbukti gagal, baik dalam mempertahankan legalitas maupun aplikasi Sipol. Salah satu buktinya, KPU pada tanggal 16 Oktober 2017 atau hari terakhir pendafaran calon peserta pemilu terpaksa mengeluarkan Surat Edaran Nomor 585 Tahun 2017 tentang perpanjangan masa input data Sipol.Kata Kunci: UU Pemilu, Hirarki Legislasi, PKPU, dan Sipol