The Perception of Election Organizer and Political Actors Towards the Open Proportional System in Bantul Regency

Abstract

Sistem pemilu memberikan pengaruh terhadap berbagai sistem yang lain seperti sistem kepartaian dan sistem pemerintahan. Dan juga berpengaruh pada psikologi pemilih (konstituen). Sistem proposional terbuka mendorong terjadinya pelanggaran pemilu yang tinggi dan juga mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan mereka. Upaya mencari suara masa dilakukan dengan cara pragmatis, memobilisasi masa dengan membetuk tim jaringan dan melengkapi mereka dengan sejumlah uang atau barang lainnya. Sistem proposional terbuka berdampak pada pelanggaran pemilu di Kabupaten Bantul. Hal ini dapat ditunjukan oleh data Bawaslu DIY Kabupaten Bantul mendapatkan predikat dengan pelanggaran pemilu tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak hal yang menyebabkan ini terjadi salah satu penyebab terbesar ialah sistem proposional terbuka dan juga Kabupaten Bantul mendapatkan predikat angka partisipasi pemilih tertinggi di DIY tentu ini tidak lepas dari penerapan sistem proposional terbuka. Namun angka partisipasi yang tinggi ini menjadi perdebatan banyak pihak dikarenakan angka yang tinggi itu disebabkan peran aktor politik bertindak pragmatis untuk memobilisasi pemilih datang ke TPS. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Teknik Analisis dilakukan dengan menggunakan software Nvivo 12 plus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi penyelenggara pemilu dan aktor politik terhadap sistem proposional terbuka. Hasil penelitian ini adalah persepsi penyelenggara pemilu dan aktor politik mayoritas menganggap sistem proposional terbuka berdampak negatif. Dampak negatif ini disebabkan bahwa sistem proposional mengakibatkan pragmatisme politik yang cukup tinggi berimplikasi pelanggaran pemilu yang tinggi di Kabupaten Bantul dan juga sistem proposional terbuka dianggap menjadikan kualitas masyarakat menjadi buruk dalam event pemilu. Selanjutnya sikap penyelenggara pemilu dan aktor politik mayoritas menjawab tidak setuju sistem proposional terbuka masih digunakan dalam pemilu di Indonesia