Abstract
… demokratis tidak hanya dilihat sebagai tata cara yang telah memenuhi kaidah normatif dan berhenti ketika etape pemilihan umum telah selesai, tetapi demokratisasi pemilihan umum itu akan dilihat pula dari aspek enforcement atas pelanggaran Pemilu maupun perselisihan …
Cite
CITATION STYLE
APA
Puspitasari, S. H. (2008). REFLEKSI PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM 2004. JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 15(3), 413–425. https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art7
Register to see more suggestions
Mendeley helps you to discover research relevant for your work.
Already have an account? Sign in
Sign up for free