FUNGSI JAMINAN SEBAGAI BENTUK KELONGGARAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENDA PELANGGARAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Abstract

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2021 menyatakan KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan kelonggaran pembayaran denda dengan dengan kewajiban pelaku usaha untuk menyerahkan jaminan yang cukup antara lain dapat berupa asuransi, jaminan bank, surety bond, jaminan kebendaan, atau jaminan lainnya. Oleh karena itu artikel ini bertujuan menetapkan kualifikasi jaminan yang cukup sehingga dapat dijadikan KPPU dalam memberikan kelonggaran pembayaran denda oleh pelaku usaha dan menentukan jenis jaminan yang paling optimal untuk menjamin pelaksanaan pembayaran denda oleh pelaku usaha sehingga mudah di eksekusi oleh KPPU berdasarkan hukum jaminan. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama dengan didukung data primer. Disimpulkan bahwa kualifikasi jaminan yang cukup adalah yang dapat mengcover seluruh kewajiban pelaku usaha termasuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan dengan presentase taksasi nilai jaminan dapat ditetapkan lebih dari 100% - 150% dengan memperhatikan adanya penurunan harga jual pada saat dieksekusi dan menurut hukum jaminan yakni surety bond dikarena kriteria yang mencakupnya yaitu pengikatan jaminan yang mudah dan cepat, harga jaminan mudah dinilai dan jaminan stabil, tidak membebankan kewajiban bagi kreditur, mudah di eksekusi dengan model pengeksekusian yang mudah biaya rendah tidak, tidak memerlukan bantuan debitur, dan sesuai dengan pemberian jangka waktu yang dibutuhkan oleh KPPU.