Pembatasan Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Tindak Pidana Narkoba: Keseimbangan antara Kepentingan Negara dan Hak Asasi Manusia

Abstract

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi isu krusial dengan dampak yang merata di berbagai sektor, termasuk sosial, ekonomi, dan kesehatan. Di Indonesia, masalah ini semakin mendesak, ditandai dengan peningkatan prevalensi penyalahgunaan, terutama di kalangan pelajar dan remaja. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, implementasinya sering kali menimbulkan kontroversi terkait pelanggaran hak asasi manusia. Jurnal ini fokus pada dinamika dan tantangan dalam penegakan hukum pidana narkoba sambil mempertahankan perlindungan hak asasi manusia. Melalui pendekatan normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini menelaah sejauh mana kepentingan publik dan hak individu dapat seimbang. Temuan menunjukkan bahwa keseimbangan ini memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup analisis hukum, alternatif sanksi seperti rehabilitasi, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Hasil ini menegaskan perlunya strategi yang lebih holistik dalam penanggulangan masalah narkoba di Indonesia.Drug abuse has become a crucial issue with pervasive impacts across various sectors, including social, economic, and health. In Indonesia, this problem is increasingly pressing, marked by a surge in the prevalence of abuse, especially among students and teenagers. Although the government has established various policies and regulations through Law No. 35 of 2009, its implementation often sparks controversies related to human rights violations. This journal focuses on the dynamics and challenges in enforcing narcotics criminal law while maintaining human rights protection. Through a normative approach and qualitative analysis, this research examines to what extent public interests and individual rights can be balanced. The findings suggest that this balance requires a comprehensive approach that encompasses legal analysis, alternative sanctions like rehabilitation, and effective oversight mechanisms. These results underscore the need for a more holistic strategy in addressing the drug issue in Indonesia.