IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA PANGKALPINANG

Abstract

Pangkalpinang City experiences high population mobility. With the increasing number of motor vehicles and public movement, parking management has become a critical issue affecting traffic order and convenience. Indications of irregularities in public road parking management include congestion, unofficial levies, inconsistent parking fees, and unauthorized use of parking spaces. Based on Regional Regulation No. 3 of 2021 on Transportation Services, the study's main goal is to look at how public road parking management policies are put into place in Pangkalpinang City and find factors that help and hinder them. The research employs George Edward III’s Policy Implementation Theory, which outlines four variables to assess policy implementation: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A descriptive qualitative method was used, with primary data collected through structured interviews involving the Ad Interim Mayor of Pangkalpinang, the UPTD PPTP of the Transportation Department’s Parking Management Division staff, official parking attendants at Pasar Pagi, informal parking attendants on A. Yani St. and Sudirman St., and road users/drivers. Findings showed that, despite clear policy guidelines, on-ground implementation remains suboptimal. Some of the main things that make it hard are parking attendants who don't know how to follow administrative procedures, powerful networks that make people less safe, and a lot of illegal parking and road encroachment. Supporting factors consist of strong human resources, effective collaboration between the Transportation Department and the Police, equipment procurement support, and crucial communication in policy socialization. However, many road users reported insufficient information on parking regulation updates, underscoring the need for improved communication strategies.Kota Pangkalpinang mengalami mobilitas penduduk yang tinggi. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan pergerakan masyarakat, pengelolaan parkir menjadi isu krusial yang mempengaruhi ketertiban dan kenyamanan lalu lintas. Indikasi penyimpangan pengelolaan parkir di jalan umum antara lain kemacetan, pungutan liar, tarif parkir tidak konsisten, dan penggunaan ruang parkir yang tidak sesuai dengan izin. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelayanan Transportasi, tujuan utama penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan pengelolaan parkir di jalan umum di Kota Pangkalpinang dilaksanakan serta menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang menguraikan empat variabel untuk menilai implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan melibatkan PJ Wali Kota Pangkalpinang, staf UPTD PPTP Bidang Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan, petugas parkir resmi Pasar Pagi, petugas parkir informal Jl. A. Yani dan Jl. Sudirman, serta pengguna jalan/pengemudi. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun ada pedoman kebijakan yang jelas, implementasi di lapangan masih belum optimal. Beberapa hal utama yang membuatnya sulit adalah petugas parkir yang tidak tahu cara mengikuti prosedur administratif, jaringan yang kuat yang membuat orang kurang aman, dan banyaknya parkir liar dan penyerobotan jalan. Faktor pendukung terdiri dari sumber daya manusia yang kuat, kolaborasi yang efektif antara Departemen Perhubungan dan Kepolisian, dukungan pengadaan peralatan, dan komunikasi penting dalam sosialisasi kebijakan. Namun, banyak pengguna jalan melaporkan informasi yang tidak memadai tentang pembaruan peraturan parkir, yang menggarisbawahi perlunya strategi komunikasi yang lebih baik.