Analisis Jalur Moderasi Dengan Pendekatan Multigrup Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dampak Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Pemediasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Pemoderasi Upah Minimum Provinsi

Abstract

gensi pembangunan sumber daya manusia memenangkan persaingan global ditengah konsekuensi persaingan yang tidak pasti. Indonesia dengan jumlah penduduk dengan peringkat 4 di dunia dapat dikatakan memiliki bonus demografi yang dapat dimanfaatkan. Namun, seluruh dunia menaruh perhatian besar terhadap peringatan dini akan adanya resesi global yang berdampak terhadap pembangunan sumber daya. Pengaruh pengembangan sumber daya manusia memiliki hubungan yang erat dengan pengeluaran negara dimana memiliki hubungan timbal balik dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam segi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan yang konsisten karena bergantung dengan kondisi demografi yang ada. Kondisi demografi dipengaruhi oleh upah minimum provinsi yang mana akan memberikan dampak pada proses pengembangan sumber daya yaitu penyerapan tenaga kerja. Untuk mengetahui hubungan antara Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Upah Minimum sebagai variabel moderasi, digunakan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis jalur moderasi pendekatan multigrup. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sedangkan Penyerapan Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada dua grup. Pada grup dengan Upah Minimum Tinggi, Belanja Daerah berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sedangkan pada grup dengan Upah Minimum Tinggi berpengaruh signifikan. Hubungan antara Belanja Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Penyerapan Tenaga Kerja sebagai variabel mediasi dapat dikatakan bahwa Upah Minimum Provinsi menjadi moderasi yang memperkuat variabel-variabel tersebut. Namun, Upah Minimum Provinsi tidak dapat memoderasi hubungan antar variabel Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.