Analisa Yuridis Pelanggaran Administrasi Dalam Perkawinan Poligami. (Studi Kasus : Putusan No 158/Pdt.G/2024/PTA.Bdg)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis hukum terhadap praktik poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perkawinan di Indonesia serta dampaknya terhadap pengendalian jumlah penduduk. Poligami di Indonesia diatur dalam KHI, dan laki-laki yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat tertentu, seperti mendapat izin dari istri pertama atau pengadilan. Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap aturan tersebut sering terjadi dan menimbulkan permasalahan hukum dan administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan  Metode kualitatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Wawancara juga dilakukan terhadap pengacara, petugas administrasi kependudukan, dan pelaku poligami. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun KHI dan UU Perkawinan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi poligami, penerapannya seringkali menemui kendala dalam praktiknya. Poligami seringkali dilakukan tanpa prosedur yang benar, seperti tanpa izin istri pertama atau persetujuan pengadilan. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk sanksi administratif dan ketidakpastian hukum bagi istri dan anak yang berpoligami. Selain itu, pelanggaran peraturan poligami juga berimplikasi pada pengendalian populasi. Dalam banyak kasus, status perkawinan poligami tidak tercatat dengan baik pada dokumen kependudukan seperti kartu keluarga atau akta kelahiran anak. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan keluarga dan hak-hak sipil.Studi ini menyerukan penuntutan yang lebih ketat terhadap pelanggaran poligami, keterlibatan hukum yang lebih besar dari masyarakat, dan sistem pengendalian populasi untuk memastikan bahwa semua pernikahan dicatat dengan benar dan hak-hak keluarga terlindungi.