Penerapan Perjanjian Internasional di Pengadilan Nasional Indonesia: Studi terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

Putusan-putusan MK belum secara tegas memperlihatkan kedudukan dan fungsi perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari inkonsistensi yurisprudensi MK dalam menerapkan perjanjian internasional. Di lain pihak, diterapkannya perjanjian internasional oleh MK secara inkonsisten dapat berujung pada pelanggaran hukum internasional oleh Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai penerapan perjanjian internasional selama ini di MK, serta mengkaji dan merumuskan bagaimana sebaiknya perjanjian internasional diterapkan di pengadilan nasional pada masa yang akan datang. Untuk menunjang penelitian ini, dilakukan wawancara kepada ahli hukum internasional, ahli hukum tata negara, dan praktisi hukum. Terdapat dua hal yang diperoleh dari penelitian ini. Pertama, diamnya UUD 1945 dalam menjelaskan fungsi perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional menjadi faktor utama yang melatarbelakangi inkonsistensi yurisprudensi MK. Kedua, MK inkonsisten dalam menerapkan perjanjian internasional sebagai sumber hukum materiil namun juga sebagai sumber hukum formil. Disarankan agar MK dapat memberikan penafsiran konstruktif pada Pasal 11 UUD 1945 serta menempatkan perjanjian internasional sebagai suatu sumber hukum yang berdiri sendiri, sehingga tidak dapat diuji materi yang dapat berakibat pada terlanggarnya kewajiban internasional dari Negara Indonesia.