KERJASAMA PEMBIAYAAN PELELANGAN KEPAILITAN ANTARA PERBANKAN BUMN DENGAN KURATOR NEGARA SEBAGAI INOVASI HUKUM DALAM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Abstract

P andemi Covid-19 telah memukul kondisi ekonomi dan dunia usaha di Indonesia yang menyebabkan para pengusaha tidak mampu membayar kewajibannya kepada para kredit or . Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya lonjakan permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ) pada Pengadilan Niaga di Indonesia. Di sisi lain, banyaknya sengketa kepailitan yang tidak dibarengi dengan daya beli masyarakat yang baik pada akhirnya juga menimbulkan permasalahan tersendiri yaitu sulit terjualnya aset-aset debit o r p ailit. Atas dasar hal tersebut di atas, diperlukan suatu inovasi hukum yang dapat memberikan solusi yang komprehensif sesuai dengan situasi dan kondisi aktual . Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis serta konsep tual yang komprehensif, analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis konten dan bahan hukum ( content analysis) secara kualitatif untuk mendapatkan suatu pemikiran baru. Dalam tulisan ini terlihat bahwa dalam mempercepat pelelangan kepailitan di masa pandemi Covid-19 diperlukan suatu inovasi hukum yang melibatkan lembaga keuangan yaitu perbankan serta penguatan perundang-undangan terkait untuk dapat menciptakan kemudahan-kemudahan sehingga minat masyarakat dalam mengikuti lelang kepailitan akan meningkat, yang pada akhirnya akan mempercepat proses penyelesaian kepailitan.