Indonesia’s Way To Counter Terrorism 2002—2009: Lesson Learned

Abstract

Terrorism emerged as serious security problem in Indonesia since a network of terrorist group rocked this country, started from the Bali bombing (2002) followed by other consecutive bombings, such as, J. W. Marriott Hotel bombing (2003), the Australian Embassy bombing (2004), and the Ritz Carlton Hotel bombing (2009). This article attempts to examine the ways in which the government responded towards the problem. What sort of policies did the Indonesian government take to respond to terrorism during the 2002—2009 period? This study uses a qualitative research method. The data used in this research are derived from official documents, direct interviews with government officials and the secondary sources (books and journals) on terrorism and counterterrorism. This article shows that the government adopted the legal approach or law-enforcement (“hard approach”) by issuing the anti-terrorism law as a legal framework and by reorganizing the police force to strengthen its counter-terrorist capability. It also adopted an “ideological” approach (soft approach) to battle religious extremism. This sort of approach is mainly aimed at defusing and neutralizing the religious extremism of terrorist groups and preventing it from spreading into the wider community. This article shows that the government has used effectively both approaches in destroying problem of terrorism in Indonesia. Terorisme muncul sebagai masalah keamanan yang serius di Indonesia sejak diguncang jaringan kelompok teroris negeri ini, berawal dari bom Bali (2002) diikuti oleh pengeboman berturut-turut lainnya, seperti, J. Pengeboman Hotel W. Marriott (2003), orang Australia Pengeboman kedutaan (2004), dan Hotel Ritz Carlton pengeboman (2009). Artikel ini mencoba mengkaji bagaimana tanggapan pemerintah terhadap masalah. Kebijakan seperti apa yang Langkah pemerintah Indonesia untuk merespons terorisme selama periode 2002—2009? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam hal ini penelitian berasal dari dokumen resmi, langsung wawancara dengan pejabat pemerintah dan sekunder sumber (buku dan jurnal) tentang terorisme dan kontraterorisme. Pasal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengadopsi pendekatan hukum atau penegakan hukum (“pendekatan keras”) dengan mengeluarkan anti-terorisme hukum sebagai kerangka hukum dan dengan reorganisasi kepolisian untuk memperkuat kontra-terorisnya kemampuan. Itu juga mengadopsi pendekatan "ideologis" (pendekatan lunak) untuk memerangi ekstremisme agama. Ini semacam pendekatan terutama ditujukan untuk meredakan dan menetralisir ekstremisme agama kelompok teroris dan mencegahnya menyebar ke masyarakat luas. Pasal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah digunakan secara efektif kedua pendekatan dalam menghancurkan masalah terorisme di Indonesia.