Green sukuk as a macroeconomic narrative: a comparative study of indonesia and the middle east (2021–2025)

Abstract

Abstract: Green sukuk have become a flagship innovation in Islamic finance, combining Shariah compliance with sustainable development objectives. This paper explores how Indonesia and the Middle East (Saudi Arabia, UAE) frame green sukuk not merely as financing instruments but as macroeconomic narratives that support fiscal credibility, diversification strategies, and global positioning. Using a qualitative comparative case study and drawing on Institutional Theory, Political Economy, and Policy Communication, the analysis synthesizes evidence from Scopus- and SINTA-indexed scholarship (2021–2025), government frameworks, and multilateral reports. Findings reveal two contrasting models: Indonesia presents sukuk as instruments of “growth with responsibility,” embedded in fiscal frameworks and supported by multi-institutional collaboration. The Middle East emphasizes “diversification and prestige,” linking sukuk to megaprojects under Vision 2030 and ambitions to become global green finance hubs. While Indonesia builds legitimacy through transparency and routine reporting, the Gulf relies on centralized authority and symbolic announcements. The study contributes to theory by extending Institutional Theory to show how legitimacy can arise from either bureaucratic layering or centralized state authority, while Political Economy Theory highlights the role of national strategies. Policy implications suggest that hybrid models—combining Indonesia’s accountability with Gulf visibility—could establish global benchmarks for sustainable Islamic finance.Green sukuk telah menjadi inovasi unggulan dalam keuangan Islam, yang menggabungkan kepatuhan terhadap syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana Indonesia dan kawasan Timur Tengah (Arab Saudi, UEA) membingkai green sukuk bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan sebagai narasi makroekonomi yang menopang kredibilitas fiskal, strategi diversifikasi, dan posisi global. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus komparatif kualitatif serta kerangka Teori Kelembagaan, Ekonomi Politik, dan Komunikasi Kebijakan, analisis ini mensintesis bukti dari literatur terindeks Scopus dan SINTA (2021–2025), kerangka kerja pemerintah, serta laporan multilateral. Hasil penelitian mengungkap dua model kontras: Indonesia memosisikan sukuk sebagai instrumen “pertumbuhan yang bertanggung jawab,” yang tertanam dalam kerangka fiskal dan didukung kolaborasi multi-lembaga. Sementara itu, negara-negara Teluk menekankan “diversifikasi dan prestise,” dengan mengaitkan sukuk pada megaproyek dalam kerangka Vision 2030 serta ambisi menjadi pusat keuangan hijau global. Indonesia membangun legitimasi melalui transparansi dan pelaporan rutin, sedangkan kawasan Teluk bertumpu pada otoritas terpusat dan pengumuman simbolik. Kontribusi teoretis studi ini adalah memperluas Teori Kelembagaan dengan menunjukkan bahwa legitimasi dapat lahir baik dari lapisan birokrasi maupun otoritas negara yang terpusat. Sementara itu, Teori Ekonomi Politik menyoroti peran strategi nasional. Implikasi kebijakan menunjukkan bahwa model hibrida—menggabungkan akuntabilitas Indonesia dengan visibilitas Teluk—berpotensi menjadi tolok ukur global bagi keuangan Islam berkelanjutan.